Langsung ke konten utama

Industri Kecil & Menengah

Download Dokumen

Halaman Download

Cari Blog Ini

Fasilitasi Sertifikasi Halal ( Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda )

pada tanggal September 04, 2024

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Merubah NIB Versi Lama menjadi NIB Berbasis Resiko ( RBA )

pada tanggal Juli 03, 2023

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Panduan

PANDUAN MIGRASI DATA OSS 1.1

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer

Sistem Informasi Industri Nasional Bagi Industri Skala Kecil

Apa itu SIINAS? SIINAS adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Industri Nasional, Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Pengertian SIINAS adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri. Apa yang Melatarbelakangi pelaporan SIINAS? Berikut 4 hal yang melatarbelakangi pelaporan SIINAS Untuk menghasilkan kebijakan industri yang tepat, Memberikan Pemerintah data yang akurat, lengkap, dan up-to-date. Tersebarnya Data industri di berbagai instansi Terdapatnya Permasalahan dalam penyampaian data. Apa Dasar Hukum pelaporan SIINAS? Beberapa dasar hukum yang dijadikan pelaporan SIINAS adalah Undang-undang nomor 3 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 201

Fasilitasi Halal Self Declare Tahun 2023

Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut: 1. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; 2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana; 3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri; 5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal; 6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait; 7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini; 8. bahan yang digunakan sudah dipastikan

Fasilitasi Sertifikasi Halal ( Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda )

Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Presiden Joko Widodo memutuskan hal ini dalam Rapat Terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 15 Mei 2024 di Istana Presiden, Jakarta. “Kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (16/5/2024). “Keputusan ini juga untuk melindungi pelaku usaha, khususnya UMK, agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administratif,” sambungnya. Adapun bagi selain produk UMK yang terkategori self declare, misalnya produk usaha menengah dan besar, menurut Menag, kewajiban sertifik

Diberdayakan oleh Blogger